LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan gender dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Komitmen tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024–2025 dalam rangkaian penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.

Kegiatan evaluasi strategis ini berlangsung di Ruang Lebak Data Center (LDC), Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, pada Kamis (05/11/2026). Paparan komprehensif disampaikan langsung oleh Ketua Pokja PUG Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, SP, MA., di hadapan tim verifikator KemenPPPA RI serta jajaran perangkat daerah penggerak (driver PUG).

Sinergi Lembaga Penggerak (Driver PUG) dan Tiga Mandat Perda

Pelaksanaan PUG di Kabupaten Lebak bergerak secara terstruktur melalui kolaborasi empat pilar kelembagaan penggerak (driver), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dalam paparannya, ditekankan bahwa operasionalisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang PUG di Kabupaten Lebak berpijak pada tiga mandat utama:

1. Mandat Siklus: Mewajibkan integrasi PUG ke dalam tujuh tahapan proses pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan (RKPD dan Renja PD), penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan (LPPD), hingga audit pemeriksaan dan evaluasi.
2. Mandat Anggaran: Mengikat seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada penetapan Anggaran Responsif Gender (ARG) berbasis dokumen Gender Budget Statement (GBS) yang valid.
3. Mandat Strategis: Kewajiban penyusunan dan pengawalan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang terintegrasi secara lintas sektoral.

Akuntabilitas penganggaran ini diperkuat oleh pengawasan internal Inspektorat Daerah melalui reviu berkala Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terhadap OPD sampel (seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan DP3AP2KB) guna memastikan ketepatan alokasi fisik maupun keuangan.

Capaian Indikator Kinerja Gender dan Perlindungan Anak

Keseriusan Kabupaten Lebak dalam mengawal isu gender dan anak tercermin nyata melalui peningkatan indikator makro pembangunan daerah:

• Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG):

Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Lebak berhasil ditekan secara konsisten dari angka 0,626 (2021), 0,616 (2022), 0,600 (2023), 0,567 (2024), hingga menyentuh angka 0,545 pada tahun 2025. Penurunan bertahap ini membuktikan intervensi kebijakan daerah berdampak langsung dalam memangkas kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan.

• Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG):

Kualitas hidup perempuan terus menguat, ditunjukkan oleh lonjakan IPG yang konsisten tumbuh dari 79,00 (2020), 79,87 (2021), 80,20 (2022), 80,75 (2023), 81,22 (2024), hingga menembus 82,13 pada tahun 2025. Kenaikan ini ditopang oleh perbaikan akses pada pilar pendidikan, derajat kesehatan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

• Tren Positif Indeks Perlindungan Anak (IPA):

Komitmen perlindungan terhadap anak juga menunjukkan kemajuan signifikan, bergerak naik dari 53,02 (2021), 54,64 (2022), 54,90 (2023), hingga mencapai 63,70 pada tahun 2024 sebagai fondasi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

Bukti Empiris: Inovasi Inklusif yang Menyentuh Akar Rumput

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Lebak tidak berhenti pada tataran dokumen administratif, melainkan diwujudkan melalui aksi inovasi langsung di masyarakat:

• Kalimaya Ruhay (Kecamatan Curugbitung Lestari, Mandiri, dan Asri dengan Masyarakat yang Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin): Inovasi tata kelola lingkungan terpadu yang mendorong pembentukan Bank Sampah berbasis peran aktif masyarakat desa serta penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Pengelolaan Sampah demi terciptanya lingkungan hidup yang lestari dan bernilai ekonomis.
• Nasi Bungkus (Sarana Informasi Bagi Ibu Mengandung dan Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur): Layanan terpadu untuk percepatan edukasi kesehatan reproduksi, pemantauan gizi kehamilan, serta pencegahan stunting secara jemput bola bagi ibu hamil dan pasangan usia subur.

Melalui verifikasi lapangan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis capaian evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2024–2025 mampu mengantarkan Kabupaten Lebak meraih apresiasi terbaik dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2026, sekaligus memantapkan ekosistem pembangunan daerah yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi.

 Writer & Editor : Dio Riksa A, 2026