RANGKASBITUNG — Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Aula DP3AP2KB Kabupaten Lebak. Kegiatan ini diselenggarakan guna mempercepat mitigasi dan penanganan kejahatan perdagangan manusia yang kian kompleks, khususnya yang menyasar kelompok rentan perempuan dan anak usia produktif.

Langkah penguatan ini berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut mewajibkan sinergi komprehensif antara pemerintah daerah dan gugus tugas kewilayahan dalam pencegahan, penindakan hukum, serta pemulihan korban.

Sinergi Garda Terdepan dan Mitra Ahli

Pelatihan ini memadukan kekuatan aparatur layanan formal dengan jejaring penggerak di tingkat komunitas. Peserta yang terlibat terdiri dari unsur:

• Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lebak
• Tenaga kesehatan penanggung jawab program dari puskesmas se-Kabupaten Lebak
• Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
• Tim Penggerak PKK dan forum anak/Sahati Anak
• Kader pemberdayaan tingkat desa

Untuk memperdalam pemahaman praktis mengenai dinamika lapangan dan regulasi ketenagakerjaan migran, pelatihan menghadirkan pemateri ahli dari Yayasan SEKAR serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Banten.

Urgensi Pemahaman Unsur Pidana dan Modus Terkini

Dalam sesi pelatihan, peserta dibekali kemampuan mendeteksi aneka modus perdagangan orang yang kerap berkedok tawaran magang kerja, lowongan pekerjaan bergaji tinggi tanpa keterampilan, eksploitasi seksual komersial, hingga penipuan daring (online scamming).

Fokus penekanan yuridis yang wajib dipahami oleh pendamping lapangan meliputi:

• Perlindungan Khusus Anak (Usia di Bawah 18 Tahun): Secara hukum, unsur cara seperti adanya bujuk rayu, tipu daya, atau bahkan persetujuan anak tidak diperhitungkan. Setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan anak dengan maksud eksploitasi secara otomatis tergolong sebagai tindak pidana perdagangan anak.
• Gugurnya Persetujuan Korban Dewasa: Persetujuan yang diberikan korban tidak memiliki kekuatan hukum apabila proses perekrutan melibatkan manipulasi, jeratan utang, kekerasan verbal/fisik, pemalsuan dokumen identitas, atau penyalahgunaan posisi rentan.

Jaminan Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

Pendampingan korban TPPO menuntut pendekatan lintas disiplin yang berkelanjutan, bukan sekadar pelaporan kasus ke ranah kepolisian. Negara menjamin hak-hak korban yang meliputi:

• Bantuan Medis: Pemeriksaan kesehatan menyeluruh serta pengobatan bagi korban akibat kekerasan fisik, penularan penyakit menular seksual, maupun cedera kerja.
• Rehabilitasi Psikososial: Penanganan trauma jangka panjang secara terstruktur oleh konselor dan psikolog klinis guna memulihkan rasa percaya diri serta fungsi sosial korban di masyarakat.
• Bantuan Hukum dan Restitusi: Pendampingan peradilan selama proses berita acara pemeriksaan (BAP) hingga persidangan, termasuk permohonan ganti rugi (restitusi) dari pelaku atas kerugian materiil maupun imateriil korban.

DP3AP2KB Kabupaten Lebak menegaskan bahwa aparatur desa, kader, dan pihak keluarga merupakan lapis pertahanan terpenting dalam mencegah jebakan calo tenaga kerja ilegal. Kolaborasi yang solid ini diharapkan mampu mengikis celah perdagangan orang sekaligus menciptakan rasa aman bagi masa depan generasi muda di Kabupaten Lebak.

Bagi masyarakat yang mencurigai adanya indikasi rekrutmen nonprosedural atau melihat tindak kekerasan pada perempuan dan anak, pengaduan dapat segera diteruskan ke:

• Layanan Cepat Kepolisian: Call Center 110 (24 Jam)
• Layanan Pendampingan dan Perlindungan: UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Lebak
• Penegakan Hukum Khusus: Unit PPA Satreskrim Polres Lebak atau Polsek setempat

Writer & Editor : Dio Riksa A, 2026